“Warga unjukrasa, Mereka meminta agar dua Terdakwa, Mahaluddin dan M Nur, dibebaskan dari jeratan hukum”

0
33

Palopo, Target Berita,com – Ratusan  warga gabungan Aktivis menggelar unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selasa (5/3/2019).

Tujan unjukrasa, Mereka meminta agar dua Terdakwa, Mahaluddin dan M Nur, dibebaskan dari jeratan hukum.

karena kasus pidana yang menjerat Mahaluddin dan M Nur salah sasaran dan sarat dengan kepentingan yang diatur aparat penegak hukum.jelasnya,

Mahaluddin dan M Nur yang kini duduk di kursi pesakitan dijerat pasal 170 jo 406 KUHP tentang pengrusakan, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Kami minta agar majelis hakim membebaskan kakak kami (Mahaluddin) dari jeratan hukum karena kakak kami hanya menjalankan putusan pengadilan,” kata Jumadil Idris, adik Mahaluddin.

Pada tahun 2017 lalu, Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi lahan seluas 25.5 hektar di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang dimenangkan M Nur sebagai penggugat eksekusi lahan.

Untuk melakukan eksekusi, panitera menyewah jasa Mahaluddin sebagai operator eksavator. Lahan SPBU Sampoddo milik Burhanuddin juga menjadi objek eksekusi.

Tidak terima lahannya dieksekusi, Burhanuddin, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polda Sulsel. Hasil laporan itu memutuskan, lahan milik Burhanuddin tidak masuk dalam objek sengketa dan memerintahkan agar pelaku eksekusi dipidanakan.

“Yang harus bertanggungjawab di sini kan seharusnya pengadilan sebagai pelaksana eksekusi, kakak kami (Mahaluddin) sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus ini karena hanya disewa jasanya. Lebih bingungnya lagi karena pengacara M Nur (Rahmat Taqwa) tidak diproses hukum. Ini kan aneh,” kata Jumadil.

Menyikapi adanya unjuk rasa itu, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Ignasius Eko Purwanto, mengatakan, pengadilan hanya menerima, menyidangkan dan memutus perkara.

“Mari kita menghargai proses hukum yang sementara berjalanan. Jika keluarga terdakwa memiliki bukti-bukti bahwa terdakwa tidak bersalah, tunjukkan dan buktikan di persidangan melalui penasehat hukumnya,” kata Ignasius.(*)